Pembangunan Papua Digagas dengan Kerja Sama dengan Badan Usaha

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Marga akan menawarkan skema kerja sama dengan badan usaha (KPBU) untuk membangun jalan Trans Papua ruas Mamugu-Kenyam sepanjang 60 km. Ruas tersebut akan ditawarkan ke badan usaha lewat skema availability payment (AP) atau ketersediaan layanan sehingga akan mengurangi beban APBN setiap tahunnya.

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra mengatakan, lewat skema AP, maka pembayaran akan dilakukan secara berkala ke badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas atau kriteria yang ditentukan dalam perjanjian KPBU.

"Untuk Trans Papua, yang kita coba adalah dari ruas Mamugu sampai Kenyam kita coba pakai skema AP, panjangnya sekitar 60 km," katanya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Baca juga: Jalan Trans Papua dan Jembatan Holtekamp Tak Terganggu Gempa

Alasan pemilihan jalan Trans Papua dilakukan kerja sama dengan badan usaha adalah untuk mempercepat penyediaan jaringan jalan yang berkualitas sebagai jalur logistik di Papua. Rachman bilang, jalur tersebut merupakan salah satu jalur logistik utama di Papua, bahkan juga dekat dengan jalur logistik ke Kabupaten Asmat, yang masyarakatnya sempat terkena gizi buruk.

"Pak Dirjen (Bina Marga) mintanya Trans Papua ini bisa lebih ditingkatkan fungsinya sebagai jalur logistik utama. Yang paling penting di Papua itu kita buka jalur-jalur logistiknya. Kayak Asmat kan ternyata dekat dengan jalur itu," katanya. (sumber)