Serbia Gugat Ethiopia Soal Utang Senjata
Perusahaan pertahanan milik negara Serbia, Yugoimport-SDPR, dilaporkan mengajukan gugatan terhadap Ethiopia ke Pengadilan Niaga Beograd terkait tunggakan pembayaran pengiriman senjata yang berasal dari era 1980-an.
Gugatan tersebut diajukan untuk meminta izin hukum menyita aset milik negara Ethiopia yang berada di Serbia guna menutupi utang senilai lebih dari 225 juta euro.
Langkah ini muncul setelah putusan Pengadilan Arbitrase Internasional Paris pada 2015 yang memenangkan Yugoimport dan mewajibkan Ethiopia melunasi kewajibannya.
Menurut Yugoimport, putusan arbitrase itu hingga kini belum dilaksanakan secara sukarela oleh pihak Ethiopia meskipun telah melalui proses hukum internasional.
Utang tersebut berkaitan dengan kontrak pengadaan senjata yang ditandatangani antara tahun 1984 hingga 1990, pada masa Perang Dingin masih membentuk dinamika politik global.
Kontrak itu mencakup pasokan senjata ringan, amunisi, perlengkapan lapangan, serta sistem komunikasi militer yang dipasok dari Yugoslavia saat itu.
Selain kontrak pengadaan, terdapat pula perjanjian kredit yang menjadi dasar pembiayaan pengiriman peralatan militer tersebut ke Ethiopia.
Setelah negosiasi yang berlangsung bertahun-tahun tanpa hasil konkret, sengketa akhirnya dibawa ke jalur arbitrase internasional di Paris.
Majelis arbitrase kemudian mengabulkan klaim Yugoimport, termasuk pokok utang, bunga yang terakumulasi, serta biaya hukum.
Kini, Yugoimport meminta pengadilan di Beograd mengesahkan proses inventarisasi dan penilaian aset Ethiopia yang berada di ibu kota Serbia.
Perusahaan tersebut juga mengajukan izin untuk melelang aset bergerak milik negara Ethiopia di dua alamat yang dirahasiakan di Beograd.
Hingga saat ini, rincian jenis aset maupun estimasi nilainya belum diungkapkan kepada publik oleh pihak pengadilan.
Pengadilan Niaga Beograd masih melakukan penelaahan hukum sebelum mengambil keputusan atas permohonan penyitaan tersebut.
Putusan pengadilan diharapkan keluar setelah seluruh dokumen dan dasar hukum diperiksa secara menyeluruh.
Baik pihak Yugoimport maupun pemerintah Ethiopia memilih tidak memberikan komentar terbuka terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Jika dikabulkan, langkah ini akan menjadi preseden penting dalam praktik penegakan utang kedaulatan di Serbia.
Penyitaan dan pelelangan aset negara asing di wilayah Serbia belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum negara tersebut.
Kasus ini berpotensi memicu perdebatan luas mengenai kekebalan negara dan batas-batas penegakan putusan arbitrase internasional.
Para pengamat menilai keputusan pengadilan dapat berdampak pada hubungan diplomatik Serbia dan Ethiopia.
Selain itu, perkara ini juga menjadi sorotan karena mengaitkan warisan kontrak senjata era lama dengan konsekuensi hukum modern.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah Serbia benar-benar akan mencatat sejarah baru dalam penegakan utang negara berdaulat.
