Dua Perdana Menteri Palestina?
Nama Perdana Menteri Palestina kembali menjadi perbincangan setelah muncul dua figur berbeda yang sama-sama disebut sebagai kepala pemerintahan. Di satu sisi ada Mohammad Mustafa, perdana menteri resmi Negara Palestina. Di sisi lain muncul nama Ali Shaat, yang disebut sebagai perdana menteri teknokrat dalam konteks Gaza.
Mohammad Mustafa saat ini adalah Perdana Menteri Palestina yang sah secara konstitusional. Ia dilantik pada Maret 2024 oleh Presiden Mahmoud Abbas untuk memimpin pemerintahan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, terutama mengelola wilayah Tepi Barat.
Mustafa dikenal sebagai teknokrat senior dengan latar belakang ekonomi. Ia pernah memimpin Palestine Investment Fund dan lama terlibat dalam perencanaan pembangunan serta hubungan internasional Palestina.
Penunjukan Mohammad Mustafa dilakukan di tengah tekanan internasional agar Otoritas Palestina direformasi dan dipersiapkan untuk peran lebih besar pascaperang Gaza. Ia diproyeksikan sebagai figur transisi menuju rekonstruksi dan persatuan politik Palestina.
Namun, kekuasaan pemerintahan Mustafa secara faktual terbatas. Otoritas Palestina tidak menguasai Gaza sejak 2007, sementara di lapangan Tepi Barat masih berada di bawah kontrol keamanan Israel.
Di tengah situasi itulah muncul nama Ali Shaat. Ia disebut dalam sejumlah laporan sebagai “perdana menteri teknokrat Palestina” yang berbicara atas nama administrasi transisi Gaza.
Ali Shaat bukan perdana menteri Palestina dalam arti konstitusional negara. Ia adalah figur yang ditunjuk untuk memimpin administrasi sipil sementara di Gaza dalam kerangka rencana transisi internasional pascaperang.
Pemerintahan teknokrat ini dirancang untuk mengelola urusan praktis, seperti perbatasan, distribusi bantuan, listrik, air, dan layanan dasar, tanpa afiliasi langsung dengan faksi politik seperti Hamas atau Fatah.
Pernyataan Ali Shaat mengenai rencana pembukaan kembali perlintasan Rafah dua arah menjadi sorotan karena menyentuh isu vital bagi warga Gaza. Rafah selama ini menjadi satu-satunya pintu keluar-masuk yang tidak langsung dikendalikan Israel.
Kemunculan Ali Shaat menandai adanya jalur administrasi baru di luar struktur Otoritas Palestina yang resmi. Ini mencerminkan betapa rumitnya tata kelola Palestina saat ini.
Secara politik, Mohammad Mustafa tetap diakui secara internasional sebagai perdana menteri Palestina. Ia mewakili Palestina di forum resmi dan menjadi mitra diplomatik negara-negara sahabat.
Sementara itu, Ali Shaat beroperasi dalam ruang yang lebih sempit namun krusial. Ia menangani realitas harian Gaza yang hancur akibat perang, di bawah pengawasan mekanisme internasional.
Banyak analis melihat kondisi ini sebagai lahirnya dua lapis pemerintahan Palestina. Satu bersifat legal dan diplomatik, satu lagi bersifat teknis dan operasional.
Situasi ini juga mencerminkan dilema lama Palestina, yakni kedaulatan yang diakui secara politik namun belum sepenuhnya terwujud di lapangan.
Keberadaan pemerintahan teknokrat Gaza memunculkan kekhawatiran bahwa Palestina bisa diarahkan menuju model administrasi sementara yang berkepanjangan.
Di sisi lain, pendukung model ini menilai pemerintahan teknokrat diperlukan untuk memisahkan urusan kemanusiaan dari konflik politik yang berlarut-larut.
Pertanyaan besar kemudian muncul, apakah struktur ini akan menjadi jembatan menuju negara Palestina yang utuh, atau justru mengokohkan fragmentasi wilayahnya.
Bagi warga Palestina sendiri, nama dan jabatan sering kali kalah penting dibanding akses listrik, pangan, dan kebebasan bergerak.
Baik Mohammad Mustafa maupun Ali Shaat berada di bawah bayang-bayang kekuatan yang lebih besar, mulai dari Israel hingga aktor internasional.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Palestina saat ini tidak hanya menghadapi krisis wilayah, tetapi juga krisis tata kelola negara.
Selama Gaza dan Tepi Barat masih dikelola dengan mekanisme berbeda, pertanyaan tentang siapa sebenarnya “perdana menteri Palestina” akan terus muncul.
Dua figur ini pada akhirnya mencerminkan satu realitas pahit, Palestina masih berjuang untuk menyatukan kedaulatan politik dan kontrol nyata atas tanahnya sendiri.
