Damaskus dan Perang Berkepanjangan
Apakah mungkin Pemerintahan Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa sebenarnya dijebak ke dalam perang berkepanjangan. Pertanyaan ini semakin sering muncul seiring rangkaian peristiwa keamanan dan politik yang terjadi dalam tempo berdekatan sejak pemerintahan baru terbentuk.
Jika dirunut dari rangkaian kejadian sebelumnya, muncul kesan bahwa pemerintahan Al Sharaa memang sengaja dipancing untuk terlibat konflik terbuka. Situasi keamanan yang awalnya terkendali perlahan berubah menjadi tekanan dari berbagai arah, baik sosial, sektarian, maupun militer.
Insiden di Suwaida menjadi salah satu pemicu awal. Ketegangan lokal yang semula bersifat terbatas berkembang menjadi isu nasional, memaksa Damaskus mengambil sikap tegas demi mencegah meluasnya instabilitas di wilayah selatan.
Tidak lama berselang, demo berdarah di Latakia oleh kalangan Alawite memperlihatkan dimensi lain dari tekanan tersebut. Aksi itu bukan hanya menguji stabilitas keamanan, tetapi juga mengirim pesan politik bahwa basis-basis tradisional negara pun mulai digoyang.
Situasi semakin kompleks ketika terjadi penembakan di kawasan Syeikh Maqsod, Aleppo. Insiden ini dinilai banyak pihak sebagai upaya langsung untuk menggagalkan kesepakatan Damaskus–SDF yang masa berlakunya berakhir pada akhir tahun lalu.
Rangkaian peristiwa itu membuat Damaskus seolah diseret ke dalam konflik di tiga arah sekaligus. Pemerintah harus merespons tekanan di selatan, pesisir, dan utara pada saat bersamaan, dalam kondisi ekonomi dan militer yang belum sepenuhnya pulih.
Dalam konteks ini, pilihan-pilihan Damaskus menjadi semakin terbatas. Upaya menahan diri justru berisiko dibaca sebagai kelemahan, sementara respons keras berpotensi membuka front konflik baru.
Namun di tengah tekanan tersebut, langkah Damaskus terhadap isu SDF justru mengejutkan banyak pengamat. Pemerintah memilih jalur penyelesaian politik, sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya diperkirakan oleh para pihak yang mendorong eskalasi.
Damaskus bahkan memberikan sinyal kompromi yang jelas dengan menawarkan posisi formal kepada tokoh-tokoh terkait. Jabatan wakil menteri pertahanan, gubernur Hasakah, hingga kursi-kursi di parlemen disiapkan sebagai bagian dari skema integrasi.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Al Sharaa tidak menjadikan konfrontasi sebagai opsi pertama. Prioritas Damaskus saat itu adalah mengakhiri fragmentasi kekuasaan tanpa harus membuka perang besar di timur laut.
Dalam kerangka itu pula, tujuan militer Damaskus terhadap SDF sebenarnya sangat terbatas. Pemerintah hanya menghendaki agar pasukan SDF mundur ke posisi sebelum berada di timur Sungai Efrat.
Target tersebut menunjukkan bahwa Damaskus tidak bermaksud menghancurkan SDF secara total. Fokusnya adalah menata ulang garis kontrol wilayah dan memulihkan sebagian kedaulatan negara.
Namun dinamika di lapangan berkembang di luar perhitungan awal. Kelompok-kelompok milisi Arab mulai melakukan pemberontakan terhadap dominasi PKK yang menguasai SDF di wilayah Raqqa dan Deir Ezzour, menciptakan kekosongan kekuasaan yang berbahaya.
Pemberontakan ini bukan hanya ditujukan kepada SDF, tetapi juga berisiko melahirkan kekacauan baru jika tidak segera direspons. Dalam situasi seperti itu, ketiadaan otoritas negara justru membuka peluang bagi kekuatan ekstrem.
Mau tak mau, pasukan pemerintah harus masuk ke wilayah tersebut untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Langkah ini pada akhirnya menyeret Damaskus ke dalam konfrontasi langsung yang sebelumnya ingin dihindari.
Masuknya pasukan negara ke Raqqa dan Deir Ezzour mengubah dinamika konflik secara drastis. Apa yang semula bersifat penataan ulang terbatas, berubah menjadi operasi keamanan yang lebih luas.
Di sinilah muncul kembali pertanyaan awal, apakah pemerintahan Al Sharaa sekadar merespons keadaan atau memang sejak awal didorong menuju konflik berkepanjangan. Rangkaian kejadian yang beruntun menimbulkan kecurigaan adanya skenario tekanan terencana.
Tekanan itu tampak datang dari berbagai arah sekaligus, seakan memberi pilihan yang sama-sama berisiko bagi Damaskus. Bertahan berarti kehilangan kontrol, bergerak berarti dituduh memicu perang.
Dalam kondisi demikian, pemerintah Suriah berada pada posisi defensif. Setiap langkah yang diambil lebih bersifat reaktif dibanding ofensif, menyesuaikan dengan realitas di lapangan.
Perang yang kini berlangsung pun tidak sepenuhnya mencerminkan rencana awal Damaskus. Ia lebih merupakan akumulasi dari krisis lokal, provokasi bersenjata, dan kekosongan otoritas yang dibiarkan membesar.
Dengan membaca keseluruhan rangkaian ini, tidak berlebihan jika muncul dugaan bahwa pemerintah Suriah di bawah Ahmed Al Sharaa telah digiring, atau setidaknya terjebak, ke dalam konflik berkepanjangan yang sejak awal berusaha dihindarinya.
